Ada delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019. Fokusnya, yaitu pada peningkatan
kualitas komponen pembangunan.
Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
(Aher) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat
di Hotel Intercontinental, Jl. Resort Dago Pakar Raya 2B, Kabupaten
Bandung, Kamis (12/4/18). Musrenbang ini dilakukan dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019.
"Prioritas kita masih pendidikan, kesehatan, masih infrastruktur,
tentu fokusnya lebih kita tajamkan pada kualitas SDM, kulitas
infrastruktur. Dan pada kemandirian perekonomian, baik itu pangan
ataupun non-pangan," ujar Aher.
Kedelapan prioritas pembangunan tersebut, secara rinci Aher paparkan
dalam Musrenbang dengan Tema: "Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya
Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat" ini. Di antaranya:
- Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,
- Pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustri berkelanjutan,
- Mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK),
- Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi,
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar
12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar,
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang,
- Peningkatan Modal Sosial Masyarakat untuk meningkatkan Daya Saing Jawa Barat, serta
- Penguatan Reformasi Birokrasi.
Aher menekankan, peningkatan kualitas ini penting untuk mencapai
kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya terhadap stabilitas
ekonomi dan penguatan devisa negara.
"Kita ini boros Dollar. Dollar yang kita punya dikirm ke luar negeri
untuk transaksi ekspor-impor kita. Tentu penghematan Dollar, penghematan
Devisa kita akan bisa kita lakukan manakala kita semakin memperkecil
impor dan memperbesar ekspor kita," papar Aher.
"Guncangan perekonomian tidak akan terjadi manakala pertumbuhan
ekonomi nasional tinggi dan kemandirian ekonomi nasional juga tinggi,"
tambahnya.
Untuk itu, pada kesempatan ini Aher mengajak kepada seluruh jajaran
Pemprov Jawa Barat, serta Bupati/Walikota se-Jawa Barat untuk
menciptakan kemandirian tersebut. "Oleh karena itu, mari kita hadirkan
kemandirian perekonomian. Mari kita hadirkan seluruh kebutuhan
masyarakat di Jawa Barat berasal dari kawasan Jawa Barat sendiri," ajak
Aher dalam sambutannya.
Prioritas Pertama, Penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran, dengan sasaran: (1) Meningkatnya
perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi rumah tangga miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (2) Meningkatnya
kompetensi dan penyaluran tenaga kerja; (3) Mengembangkan kewirausahaan
dan penyediaan lapangan kerja; (4) Meningkatnya penguatan kelembagaan
dan basis data terpadu; (5) Meningkatnya penyediaan infrastruktur
pelayanan dasar dan kualitas rumah layak huni bagi penduduk miskin; dan
(6) Meningkatnya sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil
dan perdesaan bagi penduduk miskin.
Prioritas Kedua, Pemanfaatan modal alam
untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agro
industri berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Tersedianya cadangan pangan
yang memadai dan pemenuhan protein hewani; (2) Meningkatnya produksi,
inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
kehutanan melalui pemanfataan teknologi tepat guna; dan (3) Meningkatnya
pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.
Prioritas Ketiga, Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Potensial, dengan sasaran: (1)
Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi; (2) Meningkatnya
kemitraan strategis antara usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil
(KUK); (3) Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata; (4) Meningkatnya
kapasitas ekonomi kreatif; dan (5) Meningkatnya akses terhadap modal,
pemasaran, dan fungsi intermediasi perbankan.
Prioritas Keempat, Peningkatan interkoneksi
pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan
ekonomi, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pembangunan sarana prasarana
utama di Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),
Pusat Kegiatan Lokal (PKL); (2) Meningkatnya kinerja layanan
infrasruktur transportasi dan telekomunikasi; (3) Meningkatnya kinerja
sistem jaringan irigasi; (4) Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air
baku; dan (5) Meningkatnya pembinaan pengembangan energi baru
terbarukan dan konservasi energi.
Prioritas Kelima, Peningkatan akses dan
kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, kesehatan
masyarakat, dan pelayanan dasar, dengan sasaran: (1) Meningkatnya akses
terhadap pendidikan khusus dan layanan khusus, pendidikan menengah, dan
pendidikan dasar; (2) Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan
menengah; (3) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan; (4)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan budaya hidup sehat;
(5) Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
dan tidak menular; (6) Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak
serta gizi masyarakat; (7) Meningkatnya jumlah cakupan layanan air
minum; (8) Meningkatnya jumlah cakupan pelayanan air limbah domestik;
(9) Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan; (10) Meningkatnya
cakupan pelayanan drainase; (11) Meningkatnya akses masyarakat terhadap
rumah layak huni dan terwujudnya kawaasan permukiman yang layak.
Prioritas Keenam, Peningkatan kualitas
lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan sasaran: (1)
Meningkatnya pengelolaan daerah aliran sungai melalui konservasi sumber
daya alam dan peningkatan tutupan vegetasi; (2) Meningkatnya
pengendalian pencemaran air dan udara; (3) Meningkatnya pengendalian
dampak perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim; (4) Meningkatnya mitigasi, ketangguhan, serta kinerja
penanggulangan bencana alam; dan (5) Meningkatnya kinerja pengendalian
dan pengawasan pemanfaatan ruang.
Prioritas Ketujuh, Peningkatan modal sosial
masyarakat untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, dengan sasaran:
(1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan; (2)
Meningkatnya toleransi beragama; dan (3) Meningkatnya budaya gotong
royong dalam pembangunan.
Prioritas Kedelapan, Penguatan reformasi
birokrasi, dengan sasaran: (1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan
akuntabel; (2) Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri RI diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi
Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menilai, Musrenbang harus
mengacu pada program Nawa Cita Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Kata Sumarsono, tema yang diangkat Musrenbang Jabar tepat
dan sesuai dengan RKP 2019 Pemerintah Pusat.
“Pilihan tema (Musrenbang Jabar) hari ini sangat tepat. Ini tidak mudah dan berat,” ucap Sumarsono dalam arahannya.
Rencana pembangunan nasional harus selaras dengan pembangunan daerah.
Tema RKP 2019, yaitu: “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan
berkualitas. RKP 2019 menjadi tahun terakhir dari pelaksanaan Nawa Cita.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI diwakili Deputi Bidang
Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungki Sumadi
dalam arahannya mengatakan, tema prioritas nasional dalam RKP 2019 harus
didukung oleh Pemda. Lanjut Pungki, ada lima tema yang menjadi
prioritas nasional, yaitu:
1.Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar,
2.Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3.Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya,
4.Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, dan
5.Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Diharapkan RKPD 2019 Jawa Barat bisa menjadi pedoman untuk
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian serta
pertanggungjawaban pembangunan daerah. Hal ini juga sebagai langkah
harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi usulan program dan kegiatan dari
seluruh stakeholder pembangunan yang diharapkan mampu menjawab
permasalahan pembangunan di Jawa Barat.
Selain itu, RKPD ini diharapkan menjadi upaya peningkatan tata kelola
pemerintahan, proses, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan
dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan
berkelanjutan, sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada Musrenbang ini, Gubernur Aher juga memberikan Penghargaan
Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kabupaten/kota yang mendapat PPD, diantaranya:
I.Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat:
1.Kota Cimahi
2.Kota Depok
II.Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat:
1.Kabupaten Bogor
2.Kabupaten Garut
3.Kabupaten Cianjur
Evaluasi Pembangunan Jawa Barat 2017
Perekonomian Jawa Barat yang ditunjukkan dengan capaian laju
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%, yang berada diatas rata-rata Nasional
sebesar 5,07%. Pada 2017, Jawa Barat masih menjadi salah satu penopang
utama perekonomian Nasional dengan pangsanya yang mencapai 12,92%,
tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (17,43%) dan Jawa Timur (14,61%).
Besarnya kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian Nasional disebabkan
karena kontribusi sektor industri pengolahan Jawa Barat (ADHB) sebesar
21,13% terhadap industri pengolahan Nasional.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang cukup baik, ditandai juga oleh
meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan angka PDRB
per kapita (ADHB) sebesar Rp 37,18 juta pada 2017 sedangkan pada 2016
sebesar Rp 34,88 juta. Capaian tersebut berdampak juga terhadap
menurunnya angka kemiskinan dari 8,77% pada 2016 menjadi 7,83% pada
2017.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya Investasi
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp
449,34 Triliun lebih. Peningkatan investasi berdampak terhadap
penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,84 juta pada 2017
sedangkan 2016 sebesar 1,87 juta.
Selain pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan di Jawa Barat
dapat dilihat dari capaian pemerataan pembangunan yang ditunjukkan
dengan menurunnya nilai gini rasio sebesar 0,393 pada 2017 sedangkan
pada 2016 sebesar 0,42. Provinsi Jawa Barat masuk kategori “Ketimpangan
Sedang” karena berada pada kisaran 0,3-0,5.
Keberhasilan pembangunan Jawa Barat lainnya dapat dilihat dari
capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,05 poin Tahun 2016
ditunjukkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,30
tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,95 tahun, Angka Harapan
Hidup (AHH) sebesar 72,44 tahun dan Indeks Daya Beli sebesar 70,24 poin.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat dan
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan.***